Australia Kecam Keputusan Israel Hentikan Penyelidikan Pidana WCK

Pemerintah Australia mengecam keras keputusan militer Israel yang menghentikan penyelidikan kriminal atas insiden serangan udara di Jalur Gaza pada April 2024. Serangan tersebut menewaskan tujuh pekerja kemanusiaan World Central Kitchen, termasuk warga Australia Zomi Frankcom.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong langsung memanggil Duta Besar Israel untuk Australia Hillel Newman pada Kamis (20/8/2026) guna menyampaikan protes diplomatik secara langsung. Canberra juga menginstruksikan perwakilan diplomatiknya di Tel Aviv untuk mendesak pertanggungjawaban pemerintah Israel.

Penghentian kasus ini diumumkan militer Israel pada Rabu (19/8/2026) dengan dalih insiden tersebut merupakan kesalahan operasional murni tanpa unsur kelalaian pidana. Keputusan tersebut diterima pemerintah Australia pada Selasa malam, bertepatan dengan momen Hari Kemanusiaan Sedunia.

Protes keras disampaikan langsung oleh pejabat tinggi Canberra terkait penghentian proses hukum terhadap personel militer yang terlibat dalam serangan drone beruntun di Deir al-Balah tersebut.

"Australia murka karena pemerintah Israel memutuskan tak melanjutkan proses hukum pidana terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Zomi Frankcom dan rekannya di World Central Kitchen," kata Wong.

Pemerintah Australia menilai langkah yang diambil oleh otoritas militer Tel Aviv sangat melukai perasaan publik dan keluarga korban.

"Pemerintah Australia mengetahui keputusan Israel tersebut pada larut malam tadi, sesaat sebelum pengumuman disampaikan pada Hari Kemanusiaan Sedunia — hal yang sangat melukai perasaan orang-orang terkasih Zomi, para pekerja kemanusiaan lainnya, dan seluruh rakyat Australia," kata Wong.

Australia menegaskan bahwa penghormatan terhadap nilai-nilai keberanian relawan kemanusiaan harus diwujudkan melalui penegakan keadilan yang transparan.

"Zomi merupakan sosok yang mencerminkan sisi terbaik Australia. Keberaniannya patut diapresiasi. Keluarganya berhak mendapatkan keadilan," ujar Wong.

Hasil pemeriksaan internal militer Israel sejauh ini dianggap belum memenuhi standar akuntabilitas publik yang diharapkan oleh negara penuntut keadilan.

"Keputusan ini jauh dari pertanggungjawaban yang kami harapkan," ujar Wong.

Otoritas Canberra berjanji akan terus menekan Israel agar bersedia memegang teguh standar hukum humaniter internasional secara konsisten.

"Negara-negara demokrasi mengupayakan dan menerima standar yang lebih tinggi. Pemerintah Australia tidak akan berhenti mendesak Israel demi keadilan bagi Zomi dan rekan-rekannya," tegas Wong.

Langkah penanganan perkara oleh otoritas Israel dianggap tidak memadai jika hanya sebatas pengakuan atas kegagalan prosedur internal militer semata.

"Korban adalah pekerja kemanusiaan yang menjalankan misi bantuan, sehingga kasus ini harus ditangani secara transparan dan akuntabel," tegas Wong.

Canberra kini tengah merumuskan opsi tindakan lebih lanjut sembari menunggu respons resmi pemerintah Tel Aviv atas protes diplomatik yang telah dilayangkan.

"Sementara Australia mempertimbangkan langkah selanjutnya," imbuh Wong.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese turut mengecam penghentian kasus ini dan menganggap keputusan Israel sangat keterlaluan. Laporan independen yang dipimpin mantan Panglima Angkatan Bersenjata Australia Air Chief Marshal Mark Binskin sebelumnya menemukan kegagalan prosedur sangat serius dalam rantai komando militer Israel sebelum serangan terjadi.

Sikap berlawanan disampaikan oleh pihak diplomatik Israel usai memenuhi pemanggilan resmi di ibu kota Australia.

"Keputusan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana, kita harus menghormati kesimpulan tersebut," ujar Newman.

Pihak keluarga Zomi Frankcom turut mengkritik proses pemeriksaan internal militer Israel yang dinilai tertutup. Mereka mendesak agar seluruh bukti hukum, termasuk rekaman audio drone saat insiden penyerangan terjadi, dibuka sepenuhnya kepada publik.