Asosiasi Desa Dukung Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa

Sepuluh Asosiasi Desa menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dalam rapat koordinasi di Kantor Kemendes, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dilansir dari Detikcom, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menjelaskan bahwa program ini mampu menyerap banyak tenaga kerja di wilayah pedesaan.

Rapat koordinasi tersebut digelar untuk membahas secara mendalam mengenai kontribusi nyata dan manfaat ekonomi dari MBG serta Kopdes bagi masyarakat desa. Yandri Susanto memaparkan bahwa program MBG mendorong kemunculan berbagai desa tematik yang memproduksi komoditas pangan spesifik serta melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Like MBG, banyak melahirkan desa-desa tematik, ada desa melon, desa apa namanya? jagung, desa beras, desa nila, ayam petelur, dan lain sebagainya. Dan banyak juga BUMDes bekerja sama sebagai mitra yang mempunyai SPPG dengan kerja sama dengan BGN," ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di desa dilaporkan dapat menyerap hingga 50 orang tenaga kerja setempat. Selain membuka lapangan pekerjaan baru, kehadiran program pemenuhan gizi ini diklaim sangat mendesak bagi pemenuhan kebutuhan pangan harian warga desa.

"Karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telur, makan daging ayam, dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaatnya. Termasuk tadi lahir pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru," ucap Yandri Susanto.

Aspirasi dari perwakilan asosiasi menunjukkan kesiapan mereka untuk mengawal jalannya pembangunan sekaligus operasional program operasional Kopdes. Lembaga ekonomi desa ini nantinya diproyeksikan menjadi instrumen pemerataan ekonomi sekaligus pemicu sumber pendapatan baru bagi pemerintahan desa.

"Karena 20% dari pendapatan Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa, sisa hasil usahanya 80%-nya akan kembali juga ke rakyat di desa. Dan termasuk akan mengurangi pengangguran di desa karena tenaga kerja yang akan bekerja di Kopdes itu diambil dari desa setempat," kata Yandri Susanto.

Langkah taktis yang dijalankan oleh sepuluh asosiasi desa ini merupakan wujud nyata implementasi dari komitmen politik berskala nasional. Seluruh asosiasi desa bergerak serentak demi mewujudkan target pembangunan yang selaras dengan visi pemerintah pusat.

"Jadi, semua asosiasi 10 tadi kompak mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo melalui Asta Cita ke-6 Bapak Presiden, yang kami terjemahkan dalam 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia," tambah Yandri Susanto.

Pemerintah menegaskan sikap terbuka terhadap segala bentuk masukan, saran, maupun kritik dari publik demi menyempurnakan implementasi program di lapangan. Melalui pendekatan pentahelix, Kementerian Desa berupaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar program masif yang menyentuh jutaan warga ini berjalan optimal.

"Karena memang program Bapak Presiden ini sangat besar dan masif, menyentuh jutaan orang. Tentu program yang besar ini perlu kolaborasi. Ya, kolaborasi itu kalau kami di Kementerian Desa ada program pentahelix, jadi semua pihak terlibat.

Nah, termasuk MBG dan KDMP ini. Jumlahnya sangat besar. Bahwa ada kekurangan, iya.

Tidak mungkin namanya manusia tidak punya kekurangan," tutur Yandri Susanto.

Yandri Susanto menegaskan bahwa adanya hambatan operasional tidak akan menghentikan jalannya kebijakan nasional ini. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memperbaiki performa program pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi tersebut.

"Nah, kami sampaikan di mana-mana, bilamana ada kekurangan, yang kekurangan itu yang kita sempurnakan. Bukan berarti programnya yang distop atau yang dihentikan," tutup Yandri Susanto.