AS Ubah Prioritas Perang Iran dan Incar Jaringan Perbankan Bayangan

Pemerintah Amerika Serikat mengalihkan prioritas utama dalam konflik dengan Iran untuk menurunkan harga bahan bakar minyak dan menjaga kelancaran arus energi melalui Selat Hormuz, sembari meningkatkan sanksi terhadap jaringan perbankan bayangan Teheran. Pergeseran strategi ini terjadi setelah langkah Iran menutup Selat Hormuz memicu lonjakan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok di berbagai negara, termasuk di pasar domestik Amerika Serikat. Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyampaikan perubahan fokus penanganan konflik tersebut dalam wawancara bersama media Fox News.

"Saya mengetahui bahwa harga minyak turun hari ini dan jauh lebih rendah dibandingkan saat mencapai puncaknya di awal konflik," ucap Vance dalam wawancara tersebut.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai balasan atas serangan militer AS dan Israel telah memberikan tekanan ekonomi signifikan bagi Washington jelang pemilu sela. "Itu menjadi tujuan nomor satu — menjaga harga minyak dan gas tetap murah bagi warga Amerika di seluruh penjuru negara kita," kata Wapres AS tersebut.

Meskipun penanganan harga energi menjadi prioritas mendesak, upaya mencegah kepemilikan senjata nuklir oleh Iran tetap menjadi target pemerintah AS. "Kemudian, tentu saja, tujuan nomor dua adalah memastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir," cetusnya.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memilih pendekatan tekanan ekonomi daripada tindakan militer langsung untuk mengikis ketahanan finansial Teheran. "Kami akan melakukannya secara diam-diam," kata Trump. Strategi ekonomi tersebut memanfaatkan situasi krisis keuangan domestik yang sedang melanda Iran akibat tingkat inflasi yang melonjak tajam.

"Kami hanya melakukan negosiasi setengah-setengah dengan mereka. Kami hanya mengamati Iran dengan inflasi yang sangat tinggi dan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki uang," ujarnya.

Untuk memperkuat tekanan ekonomi, Departemen Keuangan AS melancarkan Operasi Economic Fury yang menargetkan sistem keuangan paralel Teheran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menjelaskan bahwa tindakan tegas diambil melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) guna memutus akses dana ilegal rezim Iran. "Iran sangat membutuhkan mata uang asing, dan yang lebih buruk lagi bagi rezim tersebut, mereka kehilangan sejumlah besar uang akibat korupsi dan salah urus dalam sistem perbankan bayangan," kata Bessent dalam rilisnya.

Departemen Keuangan AS mencatat perusahaan penukaran mata uang Iran memfasilitasi transaksi miliaran dolar per tahun, termasuk mengonversi pendapatan minyak berdenominasi yuan Tiongkok untuk membiayai kegiatan militer.

"Setiap fasilitator yang menjaga rezim tetap bertahan sedang menempatkan diri mereka sendiri dalam bahaya. Departemen Keuangan akan terus mengungkap jaringan-jaringan ini dan memutusnya dari sistem keuangan AS."