AS dan Korea Selatan Hentikan Latihan Militer Gabungan Lebih Cepat

Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan mengakhiri latihan militer tahunan Ulchi Freedom Shield enam hari lebih cepat dari jadwal pada Jumat (21/8/2026). Langkah tersebut diambil atas perintah mendadak Presiden AS Donald Trump guna meredakan ketegangan di Semenanjung Korea serta membuka kembali peluang diplomasi dengan Korea Utara.

Keputusan pemangkasan skala dan durasi latihan militer gabungan ini memicu kekhawatiran terkait kesiapan operasional pasukan kedua negara. Pengurangan latihan tersebut juga dilaporkan mendatangkan tekanan diplomatik dan politik baru bagi pemerintah Korea Selatan.

Presiden Donald Trump memangkas skala latihan ini sebagai upaya memulai kembali dialog dengan Pyongyang dan mengamankan capaian politik internasional. Langkah diplomasi tersebut tetap diupayakan Washington meskipun Korea Utara saat ini aktif mengirimkan ribuan pasukan serta rudal untuk membantu Rusia dalam konflik di Ukraina.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan komitmen Washington untuk tetap membuka pintu diplomasi secara luas tanpa syarat.

"Amerika Serikat tetap terbuka terhadap dialog dengan Korea Utara tanpa prasyarat. Presiden dan Kim Jong Un akan bertemu lagi pada waktu yang tepat," tuturnya.

Departemen Luar Negeri AS menekankan posisi resmi pemerintah terkait senjata pemusnah massal di kawasan tersebut.

"Tetap berkomitmen pada denuklirisasi penuh Korea Utara," paparnya.

Respon dingin disampaikan oleh pejabat tinggi Korea Utara merespons pengurangan skala latihan militer tersebut. Adik perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Yo Jong, menegaskan bahwa kebijakan AS masih bersifat bermusuhan terhadap negaranya.

"Jika pihak AS mencoba mempromosikan langkah-langkah yang telah mereka ambil kali ini sebagai semacam 'sikap niat baik', mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan," tegas Yo Jong.

Dalam tanggapan terpisah yang dilansir Yonhap dan Korea Times, Kim Yo Jong mengejek Pemerintah Korea Selatan yang dinilainya terikat penuh pada kebijakan Washington.

"Trump mengeluarkan perintah mendadak untuk mengurangi skala latihan tersebut. Hal ini menempatkan Seoul dalam situasi sulit karena mereka harus membatalkan 'latihan perang' yang sangat mereka sukai," kata Kim Yo Jong.

Ia menyoroti ketidakmampuan Seoul dalam memberikan tanggapan atas keputusan penghentian latihan tersebut.

"tidak bisa melontarkan satu pun kata protes atas kepergian para GI," ujarnya.

Kim Yo Jong menyebut kondisi politis ini sebagai cerminan posisi Korea Selatan di mata Washington.

"Inilah nasib tidak terelakkan dari pasukan boneka," ejek Kim Yo Jong.

Ia mengkritik pernyataan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung yang menyatakan menghormati keputusan Trump namun berjanji meningkatkan kemampuan militer independen.

"Sembari menjilat Trump dengan komentar memalukan seperti 'menyampaikan rasa hormat' atau menyebut pengurangan latihan itu sebagai 'keputusan berbobot yang penuh pertimbangan matang', Lee Jae Myung yang belakangan justru berbicara soal pertahanan mandiri dan pengamanan kemampuan militer independen untuk mengantisipasi skenario terburuk, telah menyingkap psikologi Korea Selatan yang kontradiktif, dipenuhi kecemasan dan kegelisahan, melalui sikap munafik dan bermuka dua tersebut," sebutnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan kebijakan ini berdampak langsung pada jaminan keamanan yang diterima Seoul.

"Dunia menyaksikan kenyataan bahwa bantuan keamanan AS tidak lagi diberikan secara cuma-cuma," sebutnya.

Kim Yo Jong mengingatkan konsekuensi komitmen keamanan tersebut bagi pihak Korea Selatan.

"Demi mendapatkan dukungan dari tuan yang tak kenal belas kasihan itu, mereka mungkin harus menyerahkan bahkan tanah tempat mereka berpijak sekalipun," ucap Kim Yo Jong.

Ia menutup kritiknya terhadap pimpinan dan pemerintah Korea Selatan.

"Sudah saatnya bagi 'boneka' yang tidak punya tempat tujuan lainnya, untuk menyadari posisi yang digariskan bagi mereka," cetus Kim Yo Jong.

Pengamatan akademis menilai adanya pemisahan tegas antara hubungan pribadi antar pemimpin negara dan kebijakan pertahanan nasional Korea Utara. Profesor Institut Studi Timur Jauh Universitas Kyungnam, Lim Eul-chul, memberikan analisisnya mengenai dinamika diplomasi Pyongyang.

"Hubungan pribadi tidak akan pernah dibiarkan mengorbankan kepentingan keamanan nasional atau upaya untuk memperkuat kemampuan militer," papar Eul-chul.

Ia menambahkan pandangannya terkait batasan diplomasi personal tersebut.

"Dengan kata lain, Pyongyang memberi isyarat bahwa diplomasi personal memiliki batasan dan tidak akan mengesampingkan prioritas strategis," jelasnya.

Syarat tinggi yang ditetapkan Pyongyang diprediksi menjadi tantangan berat bagi negosiasi masa depan. Peneliti Senior Stimson Center, Jenny Town, membeberkan tingginya standar yang diajukan pihak Korea Utara.

"Sejauh mana Trump bersedia memenuhi kondisi tersebut untuk mengamankan pertemuan dalam jangka waktu yang kini telah ditetapkannya adalah pertanyaan terbuka," ungkap Jenny.

Ia menilai posisi tawar Pyongyang saat ini diperkuat oleh dukungan ekonomi dari mitra regionalnya.

"Korea Utara memiliki opsi dan sedang membina hubungan dengan negara-negara yang tidak memerlukan pengorbanan tetapi hanya usulan yang saling menguntungkan," tuturnya.

Jenny menjelaskan berkurangnya insentif Korea Utara untuk melakukan kompromi senjata nuklir.

"Hanya ada sedikit insentif baginya untuk bergegas kembali ke negosiasi di mana ada ekspektasi baginya untuk menyerahkan apa pun, apalagi sesuatu yang ia anggap penting bagi pertahanan negara," tambahnya.

Di sisi lain, Peneliti Senior Institut Unifikasi Nasional Korea, Hong Min, melihat adanya ruang diplomasi yang sengaja disisakan oleh pihak Pyongyang.

"Tujuan intinya tampaknya adalah mendorong postur AS yang lebih akomodatif," kata Min.

Ia memberikan analisis mengenai arah dari tanggapan resmi Korea Utara tersebut.

"Pernyataan Yo Jong tampaknya bukan sebuah penolakan dialog melainkan upaya untuk mengelola persepsi Donald, membentuk pemahamannya tentang Korea Utara dan meletakkan dasar bagi kemungkinan pembicaraan AS-Korea Utara di masa depan," paparnya.

Sebagai bentuk protes atas latihan gabungan tersebut, militer Korea Selatan mencatat Korea Utara telah menembakkan sekitar 10 rudal balistik jarak pendek ke arah laut timur pada Kamis (20/8/2026). Komando Pasifik AS mengonfirmasi peluncuran uji coba rudal tersebut tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap wilayah AS maupun sekutunya di kawasan Indo-Pasifik.