AS dan Israel Berupaya Cabut Hak Perwalian Yordania atas Al-Aqsa

Amerika Serikat (AS) dan Israel dilaporkan secara aktif berupaya mencabut hak perwalian historis Yordania atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dikutip dari Detikcom. Kedua negara sekutu tersebut sedang mengupayakan pengaturan baru agar pengelolaan situs suci Islam itu selaras dengan kepentingan Israel.

Laporan tersebut disampaikan oleh media Middle East Eye (MEE) yang mengutip sejumlah sumber dari kalangan pejabat AS, Yordania, dan Palestina, serta sumber-sumber dari negara Barat dan negara Teluk.

Rencana pencabutan hak perwalian ini didukung oleh Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump yang tidak memiliki peran resmi dalam pemerintahan, dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee.

Berdasarkan rencana itu, otoritas Wakaf Islam Yerusalem yang didukung Yordania akan berakhir secara tiba-tiba. Kemudian sebuah badan baru yang dibentuk oleh pemerintah Israel akan menyatakan Masjid Al-Aqsa sebagai pusat multi-agama.

Wakaf Islam Yerusalem merupakan badan otonom yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf Yordania. Secara historis dan menurut hukum internasional, lembaga ini diakui sebagai pengelola tunggal kompleks Masjid Al-Aqsa.

Pengaturan baru tersebut akan memberikan akses yang sama kepada umat Yahudi terhadap situs suci Muslim tersebut. Langkah ini juga secara resmi mengizinkan doa Yahudi dalam kelompok besar.

Israel juga akan memiliki pengaruh besar dalam pengangkatan imam, penceramah, dan para pejabat senior masjid. Selain itu, mereka akan terlibat dalam menyetujui isi khotbah Jumat.

Dua pejabat AS mengungkapkan bahwa Washington telah menyusun dokumen tentang bagaimana visi masa depan mereka untuk Masjid Al-Aqsa. Pemerintahan Trump ingin melihat Masjid Al-Aqsa dilucuti dari identitas Muslimnya dan diubah menjadi objek wisata penting yang menampung agama Islam, Kristen, dan Yahudi.

Penolakan dari Negara-Negara Arab

Seorang pejabat Barat dan seorang sumber dari pemerintah Yordania menyatakan bahwa negara-negara Arab dapat diberikan pengawasan rotasi atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Bahrain, Mesir, Maroko, dan Uni Emirat Arab dilaporkan telah diberi pengarahan tentang proposal AS tersebut.

Arab Saudi menentang keras proposal tersebut berdasarkan informasi dua sumber negara Teluk. Saudi memandang hak perwalian Yordania atas Masjid A-Aqsa sebagai pilar stabilitas regional yang jika dicabut akan memicu gejolak di seluruh kawasan.

Posisi Teguh Yordania

Pejabat pemerintah Yordania menekankan bahwa posisi Amman mengenai Yerusalem dan situs-situs sucinya tetap teguh. Hak perwalian Hasyimiyah atau monarki Yordania diakui secara internasional berdasarkan perjanjian dan kesepakatan.

Rencana AS-Israel itu tidak menyebutkan apa pun soal situs-situs Kristen di Yerusalem. Monarki Hasyimiyah diketahui juga memegang hak perwalian untuk Gereja Makam Suci dan Gereja Kenaikan.

"Landasan stabilitas di kawasan tersebut," kata Wakil Kepala Dewan Wakaf, Mustafa Abu Sway, mengenai hak perwalian Hasyimiyah.

Otoritas Yerusalem mengatakan pihaknya belum diberitahu tentang proposal semacam itu, namun menegaskan akan menolak sepenuhnya. MEE telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Bahrain, Mesir, Maroko, Uni Emirat Arab, dan Saudi untuk meminta komentar, tetapi tidak menerima tanggapan.

"Sama sekali tidak benar," kata seorang pejabat AS dalam pernyataan singkat yang menyangkal bahwa Gedung Putih secara aktif berupaya mencabut hak perwakilan Yordania atas kompleks Masjid Al-Aqsa.