AS Desak Sekutu dan China Blokir Perekonomian Iran

Pemerintah Amerika Serikat melontarkan ancaman konsekuensi ekonomi berat bagi negara sekutu maupun China yang tidak mau mendukung isolasi ekonomi total untuk meruntuhkan rezim Iran pada Jumat (21/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Ancaman tegas dari Washington tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan sanksi sangat berat bagi pihak manapun yang berani memberikan bantuan berupa apa saja kepada pihak Iran.

"Ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi paling besar dalam sejarah dunia. Dan kami mendatangi mereka dengan pesan: apakah Anda berada di pihak kami atau melawan kami?" kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Otoritas AS memandang peran Beijing cukup vital karena China mengambil sekitar setengah kebutuhan pasokan energinya langsung dari wilayah kawasan Teluk.

"Kami meyakini semua pihak ingin Selat (Hormuz) tersebut dibuka kembali, dan harga energi kembali turun. Perlu diingat bahwa China memperoleh 50 persen pasokan energinya dari kawasan Teluk. Jadi, akan sangat menguntungkan bagi mereka jika turut mendukung langkah ini," cetus Bessent.

Pemerintah AS mendesak seluruh sekutunya untuk segera mengambil keputusan demi melumpuhkan perekonomian Iran dan menghentikan pergerakan kelompok proksinya.

"Jadi, inilah saatnya bagi sekutu-sekutu kami dan seluruh dunia untuk mengambil keputusan. Kita akan melumpuhkan perekonomian rezim pembunuh ini, yang akan membatasi kemampuan mereka untuk memproyeksikan kekuatan melalui proksi-proksi mereka," tegas Bessent.

Langkah embargo ekonomi skala besar ini diambil agar pemerintah Amerika Serikat tidak perlu memperluas agresi militer di wilayah tersebut.

"Ini adalah pukulan ganda. Kita menerapkan blokade (terhadap Iran), dan kita akan memberlakukan sanksi paling berat dalam sejarah. Langkah ini akan berhasil di Iran dan kita akan meruntuhkan rezim ini," tegas Bessent.

Di sisi lain, Pemerintah China menolak keras langkah isolasi ekonomi bertajuk "Economic D-Day" tersebut dan mendesak digunakannya jalur diplomasi.

"Pemberlakuan sanksi dan tekanan tidak membantu dalam menyelesaikan masalah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian.

"China menyerukan pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini melalui cara-cara diplomatik dan politik," cetusnya.