AS Cabut Lagi Keringanan Sanksi Ekspor Minyak Iran

Pemerintah Amerika Serikat (AS) membatalkan kembali keringanan sanksi sementara yang mengizinkan Iran mengekspor minyak saat konflik Timur Tengah berlangsung. Kebijakan tegas tersebut diambil oleh Washington setelah muncul dugaan keterlibatan Teheran dalam serangan terhadap kapal-kapal tanker di kawasan Selat Hormuz.

Dilansir dari Detikcom, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS resmi mencabut lisensi umum penjualan minyak Iran pada Selasa (7/7). Padahal, lisensi tersebut baru diterbitkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump kurang dari tiga minggu lalu berdasarkan nota kesepahaman (MoU) pertengahan Juni.

Pembatalan izin dagang ini dipicu oleh aksi penyerangan berulang terhadap kapal-kapal komersial di jalur pelayaran strategis tersebut dalam 24 jam terakhir. Melalui kesepakatan awal di dalam MoU sebelumnya, AS sebenarnya telah sepakat menyudahi blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran agar negara itu bisa menjual produk minyaknya.

Pihak Gedung Putih menegaskan bahwa pelonggaran sanksi ekonomi tersebut memiliki syarat mutlak yang harus dipatuhi oleh Teheran.

"Presiden Trump dan pemerintahannya telah berulang kali menegaskan, MoU yang diberlakukan dengan Iran sepenuhnya didasarkan pada kinerja," kata pejabat AS yang dikutip Axios.

AS mengancam akan memberikan konsekuensi berat jika Iran terus mengganggu stabilitas keamanan maritim di kawasan Timur Tengah.

"Iran hanya akan memperoleh keuntungan jika mereka menunjukkan perilaku yang baik. Tindakan Iran di selat tersebut sama sekali tidak bisa diterima oleh Amerika Serikat dan akan memiliki konsekuensi," tegasnya memperingatkan.

Meski situasi memanas akibat pencabutan lisensi ini, Washington menyatakan proses diplomasi untuk menyudahi konflik masih tetap berjalan.

"Para negosiator kami terus berupaya dengan itikad baik demi tercapainya kesepakatan akhir," imbuh pejabat AS tersebut.

Di pihak lain, Pemerintah Iran menyatakan keberatan atas langkah sepihak AS dan mengeklaim telah menjalankan seluruh isi kesepakatan awal dengan benar.

Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa pihaknya telah "dengan sungguh-sungguh memenuhi komitmennya" sesuai dengan MoU mengenai "langkah-langkah yang diperlukan" untuk mengelola Selat Hormuz.

Otoritas Teheran mengimbau agar seluruh pihak terkait yang beroperasi di wilayah perairan tersebut tidak memicu ketegangan baru.

Teheran kemudian menyerukan kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan perusahaan-perusahaan pelayaran agar seharusnya "menahan diri dari tindakan apa pun yang bertentangan dengan ketentuan MoU tersebut".

Pihak Iran juga memberikan peringatan keras kepada industri pelayaran internasional yang tidak mematuhi prosedur navigasi di wilayah mereka.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal komersial yang menggunakan rute di Selat Hormuz tanpa koordinasi dengan Iran, atau melakukan "manipulasi" terhadap sistem pelacakan kapal, akan menghadapi risiko.

Tindakan manipulasi sistem pelacakan dinilai dapat mengacaukan pengamanan jalur laut yang sedang dilakukan oleh Iran.