Arab Saudi Turki dan Pakistan Sepakati Perjanjian Pertahanan Bersama
Arab Saudi, Turki, dan Pakistan resmi menandatangani pakta pertahanan bersama di Mekkah, Arab Saudi pada Jumat (7/8/2026). Kerja sama ini disepakati di tengah eskalasi konflik antara Serikat dan Iran yang mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz serta Laut Merah, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan bahwa kesepakatan tersebut mengatur landasan pertahanan kolektif. Setiap serangan yang ditujukan kepada salah satu negara anggota akan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap seluruh anggota aliansi guna memperkuat daya tangkal kawasan.
Eskalasi perang kawasan telah memperluas jangkauan serangan militer, termasuk aksi kelompok Houthi dari Yaman ke wilayah Arab Saudi serta hantaman drone terhadap aset AS di pelabuhan Laut Tengah Mesir. Pemerintah Turki pun mengharapkan keterlibatan Mesir untuk memperkuat aliansi pertahanan ini.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan bahwa pihaknya membuka pintu bagi Kairo untuk bergabung dalam pakta tersebut.
"Saya yakin bahwa pada tahap berikutnya, Mesir juga akan bergabung dengan kami dalam aliansi ini. Kami sudah saling bertindak seolah-olah kami adalah anggota aliansi," ujar Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki.
Kerja sama antara kedua belah pihak disebut hanya menyisakan beberapa kendala teknis sebelum ratifikasi penuh dapat direalisasikan.
"Ada beberapa masalah teknis. Begitu hal-hal tersebut diselesaikan, tidak ada alasan bagi Mesir untuk tidak menjadi bagian darinya," kata Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki.
Diplomat senior tersebut menambahkan bahwa isi dari kerja sama pertahanan ini murni ditujukan untuk menjaga ketahanan dan bukan untuk menargetkan pihak tertentu.
"Tidak ada ancaman bersama yang kami cantumkan secara tertulis," kata Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki.
Fidan menilai kesepakatan ini sebagai instrumen krusial bagi terciptanya stabilitas keamanan kawasan dalam jangka panjang.
"Berdasarkan visi presiden kami, kita tidak boleh hanya terbatas pada tiga negara. Kita harus berkembang dan, jika perlu, merangkul semua negara di bawah payung ini," ujar Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki.