Arab Saudi Pimpin Koalisi Maritim 14 Negara di Laut Merah

Share

Arab Saudi memprakarsai pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional bersama 13 negara pada Kamis (30/7/2026) di Riyadh untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Bab el-Mandeb, Laut Merah, dan Teluk Aden. Langkah ini diambil menyusul ancaman blokade laut oleh kelompok Houthi asal Yaman yang menyasar kapal-kapal pengangkut energi dan kargo internasional.

Aliansi maritim ini didukung oleh 14 negara pendiri, mencakup Arab Saudi, Turki, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yordania, Mesir, Pakistan, Djibouti, Somalia, Bangladesh, Yaman, Komoro, dan Sudan. Arab Saudi ditetapkan sebagai pimpinan aliansi sekaligus lokasi markas besar permanen yang menampung Pusat Koordinasi Operasi Gabungan, Pusat Operasi Maritim Gabungan, dan Sekretariat Jenderal.

Pembentukan koalisi maritim ini diumumkan setelah pertemuan di Riyadh yang dihadiri perwakilan dari 43 negara dan Uni Eropa. Pihak militer Amerika Serikat turut hadir melalui Komandan Pusat Komando Pasukan Korps Marinir AS (MARCENT), Letnan Jenderal Joseph Clearfield, bersama atase pertahanan Kedutaan Besar AS.

Inisiatif keamanan ini ditujukan untuk memulihkan stabilitas jalur perdagangan global yang dilalui sekitar 12 persen pasokan minyak bumi dan 8 persen gas alam cair (LNG) dunia. Ancaman blokade Houthi sebelumnya dipicu oleh eskalasi konflik regional, termasuk aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran yang memperluas gangguan navigasi dari Selat Hormuz hingga ke Laut Merah.

Para peserta aliansi menegaskan komitmen operasional mereka dalam sebuah pernyataan bersama.

"[Aliansi tersebut] bersifat murni defensif, tidak menargetkan negara, aliansi, atau organisasi internasional mana pun, dan akan melakukan semua kegiatan dengan sepenuhnya mematuhi hukum internasional sambil menghormati kedaulatan negara dan melindungi kebebasan navigasi," bunyi pernyataan bersama negara-negara pendiri koalisi yang dikutip Anadolu Agency.

Kementerian Pertahanan Saudi menyatakan bahwa piagam koalisi dirancang terbuka bagi negara lain yang ingin bergabung setelah menyelesaikan prosedur domestik masing-masing.

"Pintu tetap terbuka bagi negara-negara lainnya untuk bergabung dengan piagam koalisi setelah menyelesaikan prosedur nasional mereka," tandas Kementerian Pertahanan Saudi.

Peningkatan eskalasi di Selat Bab el-Mandeb bermula dari tindakan kelompok Houthi yang mengumumkan embargo laut terhadap kapal-kapal Arab Saudi pada pertengahan Juli 2026.

"Houthi memiliki ranjau dan telah mengembangkan kemampuan drone maritim mereka dalam beberapa tahun terakhir," kata Farea al-Muslimi, pakar Timur Tengah dari lembaga Chatham House London.

Al-Muslimi menilai kelompok tersebut dapat memicu gangguan besar pada rantai pasok global tanpa perlu melakukan blokade penuh secara fisik.

"Yang perlu mereka lakukan hanyalah menyerang satu target," kata Muslimi kepada BBC News World Service.

Dampak potensi gangguan di jalur laut ini dinilai menjadi bagian dari kalkulasi politik Iran di kawasan.

"Meskipun simbolis, hal itu akan menciptakan kepanikan yang diperlukan di kalangan perusahaan asuransi, perusahaan pelayaran, dan pemasok minyak. Itu sudah menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada yang mungkin diperkirakan orang. Strategi Iran setelah perang adalah membuat sekutu regional Amerika Serikat berdarah. Mereka berusaha menyeret semua pihak ke dalam konflik," lanjut Muslimi.

Pakar urusan Yaman, Anwat al-Ansi, juga menyoroti dorongan eskalasi dari Teheran.

"Iran menginginkan eskalasi ini karena hanya itu pilihan yang dimilikinya sekarang. Arab Saudi telah menghindari keterlibatan dengan Teheran, tetapi kini mereka harus bertindak untuk mempertahankan kepentingannya jika Houthi benar-benar menyerang," kata Ansi kepada BBC News World Service.

Analis internasional BBC, Lyse Doucet, mencatat bahwa militer Houthi memiliki potensi senjata yang belum dikerahkan secara penuh.

"Selalu diperkirakan bahwa Houthi di Yaman akan bergabung dalam perang ini jika konflik berkepanjangan," kata Lyse Doucet.

Ia mengidentifikasi bahwa jalur navigasi utama menjadi sasaran paling strategis bagi kelompok tersebut.

"Houthi, yang berpengaruh di barat laut Yaman, sejauh ini belum menggunakan senjata paling ampuh mereka, yaitu kemampuan untuk mengganggu lalu lintas melalui Bab al-Mandeb, titik sempit maritim yang menghubungkan Laut Merah dengan jalur perdagangan global," tambah Doucet.

Di sisi lain, otoritas Amerika Serikat sempat mencatat penurunan tingkat serangan komersial di kawasan tersebut.

"Meskipun kelompok teroris Houthi belum menyerang kapal komersial sejak perjanjian gencatan senjata antara Israel," sebut laporan Maritime Administration Departemen Transportasi AS.

Pembentukan koalisi pertahanan maritim ini langsung memberikan dampak pada pergerakan pasar komoditas global. Pada perdagangan Jumat pagi (31/7/2026), harga minyak mentah jenis Brent terkoreksi 1,16 persen ke posisi US$88 per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) turun 2,09 persen menjadi US$81,84 per barel seiring harapan pasar akan membaiknya keamanan jalur distribusi energi.

Follow publika.id on Google News Follow
Editors Team
bram-adhitya-santoso
Author