by

Anies Tak Diberi “Angin” Presiden Jokowi: Arinal, Ganjar, Ridwan Kamil, Silahkan!

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak diberikan kesempatan berbicara untuk menyampaikan aspirasi massa yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja saat rapat bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat, 9 Oktober 2020.

”Kami tidak bisa memberikan keterangan. Karena semua diminta dari presiden dan tim presiden,” kata Anies saat meninjau kerusakan Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10). Oktober 2020.

”Karena pesannya seperti itu kami jadi tidak bisa menyampaikan keterangan apapun,” terangnya.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023 itu menilai rapat lebih berjalan searah karena seluruh keterangan hampir disampaikan oleh Presiden Jokowi.

”Jadi kami yang hadir tidak bisa memberikan keterangan,” aku Anies lagi.

Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh gubernur untuk rapat secara virtual pada Jumat (9/10) pagi.

Mengutip dari Koran Tempo hari ini, dalam pertemuan sekitar satu jam itu, Jokowi meminta para gubernur membantu pemerintah pusat menjelaskan UU Cipta Kerja kepada masyarakat di wilayahnya.

Baca Juga  Sebut Dirinya Aktivis Tanpa Angkatan, Syarif Luncurkan Otobiografi

Dalam kesempatan rapat tersebut, Jokowi hanya memberikan kesempatan untuk bicara kepada lima gubernur, yakni Gubernur Gubernur Lampung Arinaldi Djunaidi.

Selanjutnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Sedangkan Gubernur Anies yang wilayahnya menjadi tempat demonstrasi besar dan berakhir dengan bentrokan tidak diberikan kesempatan bicara.

Jokowi pun melarang semua peserta menyampaikan hasil pertemuan itu. Ridwan Kamil membenarkan presiden melarang peserta membocorkan isi rapat.

Saat unjuk rasa pecah kemarin, Anies Baswedan yang mengenakan rompi coklat dan helm sepeda, menemui demonstran yang menolak UU Cipta Kerja di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Kamis (8/10) malam.

Gubernur DKI Jakarta itu datang bersama Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrachman.

Tak Mengurangi Kewenangan Daerah

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menjadikan pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Baca Juga  Suzuki di Puncak Klasemen setelah 20 Tahun Absen

Menurutnya, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10).

“Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah),” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan untuk nonperizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan, melalui UU Cipta Kerja pemerintah juga melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu.

“Ini yang penting di sini. Jadi, ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati,” imbuhnya.

Baca Juga  Hari Ini DPR Serahkan Draf Final ke Presiden Jokowi

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden). Menurut Presiden, PP dan Perpres tersebut akan segera diselesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan.

“Kita, pemerintah membuka dan mengundang masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah,” ungkapnya.

Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden mendorong agar hal tersebut diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK,” tandasnya. (man/tap)

Baca Juga