by

Alhamdulillah, Penerima Banpres UKM Ditambah Jadi 3 Juta Orang

JAKARTA – Janji pemerintah untuk memperluas jaring pengaman sosialnya di tengah pandemi patut diapresiasi.

Ya, baru-baru ini  Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menegaskan, jumlah kuota penerima program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) ditambah menjadi 3 juta penerima.

Bukan itu saja, masa bantuannya pun diperpanjang sampai Desember 2020. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sabtu (10/10).

Dikatakannya,  program bantuan atau hibah UMKM juga diberikan kepada masih unbankable . Artinya, mereka belum mendapatkan pinjaman atau bantuan dari lembaga perbankan juga mendapatkan bantuan. Termasuk UMKM yang sudah bankable.

“Bagi UMKM yang belum mendapatkan Banpres Produktif, pelaku usaha bisa mendaftarkan diri ke Dinas Koperasi dan UKM setempat serta lembaga pengusul lainnya,” ujarnya.

Baca Juga  Nippon Paint Kembangkan Teknologi Anti Mikroba

Selain menambah jumlah penerima bantuan, kata Teten, pemerintah juga memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang unbankable untuk menjadi bankable.

“Tujuannya agar usaha mikro yang unbankable menjadi bankable,” ucapnya.

Teten menjelaskan, bahwa pada pelaku UMK diberikan akses untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) ultra mikro di bawah Rp10 juta dengan bunga 0 persen hingga bulan Desember 2020.

“Persoalan UMKM saat ini, baik yang unbankable maupun bankable, adalah modal dan pengembalian kredit. Program pemerintah yang memberikan modal tambahan dan kelonggaran pengembalian kredit menjadi jawabannya,” ujarnya.

Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa pemerintah tengah berencana memperpanjang program bantuan presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro dan kecil hingga kuartal II/2021 atau sampai dengan Juni 2021.

Baca Juga  Pebisnis Minta Pajak Mobil Baru 0 Persen, Sri Mulyani Emoh!

Menurutnya, pemberian banpres ini berkontribusi pada pemulihan ekonomi tahun depan. “Banpres produktif senilai Rp2,4 juta ini murni hibah, dan ini akan dilanjutkan hingga kuartal I dan kuartal II/2021,” kata Airlangga.

Namun, Airlangga belum memerinci rencana anggaran untuk program banpres produktif pada tahun depan. Akan tetapi, banpres produktif masih menjadi bagian dari rangkaian program pemerintah untuk membantu UMKM bangkit dari tekanan pandemi.

Dapat disampaikan, bahwa banpres produktif senilai Rp2,4 juta diberikan untuk setiap UMK. Tahun ini, pemerintah menganggarkan banpres produktif untuk UMK senilai Rp28,8 triliun untuk menjangkau 12 juta UMK.

Pada tahap I, pemerintah akan menyalurkan banpres produktif kepada 9,1 juta UMK, paling lambat 30 September 2020. Jumlah penyalurannya akan terus bertambah hingga menjangkau semua UMK yang disasar.

Baca Juga  Arus Dana Asing Masuk Rp1,06 Triliun Minggu Ini

Hingga 4 September 2020, realisasi penyaluran banpres produktif mencapai Rp13,41 triliun kepada 5,59 juta UMK. Penyalurannya kebanyakan di Jawa Barat yakni 1,14 juta UMK, sedangkan yang paling kecil Papua Barat hanya 4.620 UMK.

Diketahui ada syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh banpres produktif adalah memiliki usaha mikro-ultra mikro. Pelaku usaha harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor induk kependudukan (NIK).

Selain itu, pelaku UMK juga tidak memiliki kredit di perbankan maupun lembaga keuangan lainnya dan tidak memiliki saldo di rekening lebih dari Rp2 juta. (man/tul)

Baca Juga