Aktivis Kecam Sanksi Mutasi Pejabat BGN ke Papua

Kritik tajam melayang dari aktivis kemanusiaan dan elemen mahasiswa Papua atas penjatuhan sanksi pemindahtugasan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kayong Utara, Adi Afrianto, ke wilayah Papua. Langkah disiplin ini dijatuhkan menyusul ketidakdisiplinan pejabat tersebut yang kedapatan tidak fokus saat pengarahan daring bersama jajaran BGN se-Indonesia.

Sanksi mutasi tersebut diputuskan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono setelah video rekaman pengarahan beredar di media sosial. Dalam tayangan tersebut, Sudaryono memergoki Adi yang diduga sibuk bermain telepon seluler di tengah berlangsungnya rapat formal.

Menanggapi ulah bawahannya, bagian Kepegawaian BGN secara terbuka diperintahkan oleh Sudaryono untuk segera memproses administrasi pemindahan tugas sang pejabat ke kawasan timur Indonesia.

"Ini ada Korwil Kabupaten Kayong Utara, Adi Afrianto. Tolong dicatat Karo SDM. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Segera," tegas Sudaryono dalam video tersebut.

Sorotan dari jurnalis lokal sebetulnya sudah sering mengintai rekam jejak kinerja Adi di Kayong Utara sebelum insiden pengarahan daring ini mencuat. Kinerja sang pejabat dinilai sulit diakses saat akan dikonfirmasi mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, dan hingga kini Adi belum memberikan pernyataan resmi terkait teguran maupun rencana mutasi.

Penolakan keras terhadap keputusan menjadikan Tanah Papua sebagai lokasi penjatuhan sanksi pejabat bermasalah disampaikan oleh Aliansi PapuaItuKita dan Mahasiswa Papua se-Indonesia Anti Rasisme. Narasi menjadikan wilayah timur Indonesia sebagai tempat hukuman atau pembuangan dinilai sangat melukai martabat masyarakat setempat.

Tindakan pejabat publik yang terkesan melanggengkan stigma negatif terhadap Papua sangat disayangkan oleh Koordinator Anti Rasisme, Michael Himan.

Penegasan mengenai tindakan atau narasi yang terindikasi rasisme disampaikan oleh Michael bahwa hal tersebut tidak boleh ditoleransi oleh pejabat negara maupun warga sipil. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Papua sudah terlalu sering menjadi korban stigma dan perlakuan rasis di negeri sendiri.