Aksi Pembangkangan Sipil Lumpuhkan Tripoli Pertanyakan Anggaran Listrik

Gelombang pembangkangan sipil melumpuhkan Ibu Kota Libya, Tripoli, setelah massa memblokade jalan utama dan menutup berbagai kantor pemerintahan sejak Minggu (26/7/2026) malam hingga Senin (27/7/2026). Aksi meluas akibat krisis pemadaman listrik bergilir yang menyentuh durasi 10 hingga 14 jam per hari di tengah terpaan gelombang panas ekstrem.

Massa demonstran membakar ban serta menumpahkan muatan tanah di depan Gedung Kementerian Luar Negeri guna menutup akses masuk. Penutupan paksa juga menyasar kantor operator telekomunikasi Libyana, fasilitas Libya National TV, Audit Bureau, hingga Telecommunications Holding Company di wilayah Al-Nofliyeen.

Aksi yang dipelopori Gerakan Souq Al-Jumaa ini meluas ke wilayah Janzour, Tajoura, Al-Sarraj, Zawiyat al-Dahmani, hingga Al-Dhahra. Di Tajoura, para demonstran memasang pengumuman penutupan kantor pemerintah kota sekaligus menyerukan boikot total terhadap seluruh lembaga negara demi menuntut pembubaran pemerintah, DPR, Dewan Negara, dan Dewan Kepresidenan.

Gelombang protes ini dipicu oleh lonjakan suhu udara yang menyentuh 50 derajat Celsius di Kota Aziziya serta berkisar antara 44 hingga 49 derajat Celsius di wilayah Libya barat, menurut data Pusat Meteorologi Nasional Libya. Lonjakan penggunaan pendingin udara memperberat beban jaringan hingga memicu pemadaman berulang.

Pejabat senior Perusahaan Listrik Umum Libya mengonfirmasi bahwa jaringan listrik nasional kehilangan kapasitas pembangkitan hingga 1.350 megawatt sejak pertengahan Juli 2026. Gangguan tersebut dipicu kelangkaan pasokan gas alam, keterbatasan bahan bakar, serta kendala teknis dan keamanan pada jalur transmisi.

Di tengah aksi tersebut, para demonstran melontarkan sejumlah tuntutan dan kritik keras terhadap pemerintah terkait pengelolaan anggaran sektor energi.

"Rakyat menginginkan keadilan yang menghukum mereka yang menghamburkan uang rakyat," teriak demonstran di Tripoli, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Libya (LANA).

Massa pengunjuk rasa yang membawa spanduk kritik terhadap Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah terus menyuarakan kecaman mereka atas memburuknya fasilitas publik.

"Uang rakyat adalah amanah di tangan kalian," lanjut seruan massa pengunjuk rasa.

Para demonstran juga mempertanyakan efektivitas anggaran miliaran yang telah dikucurkan pemerintah untuk membenahi krisis energi nasional.

"Listrik? Ke mana miliaran itu pergi?" cecar para pengunjuk rasa.

Hingga kini, Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) pimpinan Abdul Hamid Dbeibah belum memberikan tanggapan resmi atas aksi protes skala besar tersebut. Krisis pasokan energi ini semakin memperkeruh situasi ketidakpuasan warga yang telah tertekan oleh inflasi, kelangkaan likuiditas, kemacetan politik, serta perpecahan pemerintahan antara wilayah barat di Tripoli dan wilayah timur di Benghazi.