by

Ada Rp252,78 Triliun Uang Pemda Sengaja Diendap di Bank

Sejumlah Pemda baik Kabupaten/Kota dan Provinsi  bekerja sama dengan sejumlah bank mengendap anggaran yang seharusnya disalurkan untuk penanganam Covid-19.

Terkait dengan temuan ini, Wakil Ketua KPK Ghufron, secara tegas menyatakan proses hukum harus dilakukan terhadap kebijakan yang salah.

KPK akan mendalami temuan tersebut  ke tingkat penyelidikan atau tidak.

“KPK akan lebih dahulu menggali data, mengumpulkan info dari Kemendagri tersebut, kemudian mengumpulkan data dan keterangan, baru lebih lanjut KPK akan menentukan sikap apakah melakukan proses penyelidikan atau tidak,” papar Ghufron.

Praktik menyimpan uang tersebut dapat menjadi tindak pidana jika para kepala daerah sengaja menempatkan uang di bank agar bunganya mengalir ke pihak-pihak tertentu.

Baca Juga  Strategi PPP Menangkan Duet Ganjar dan Gus Yasin

“Kalau sengaja, artinya ada kesengajaan bahwa ‘parkir saja Pak Bupati Pak Gubernur supaya kemudian nanti bisa berbagi keuntungan’, itu masuk bagian dari tindak pidana korupsi,” ujar Ghufron.

Sementara, apabila uang tersebut sengaja disimpan di bank karena tidak bisa mereka gunakan di tengah kondisi pandemi Covid-19, tak ada unsur pidana.

Jika hal itu terjadi, menurut Ghufron, yang dapat dinyatakan bersalah adalah pihak-pihak yang memanfaatkan keuntungan dari bunga simpanan tersebut.

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian mengungkap adanya anggaran daerah sebesar Rp252,78 triliun yang disimpan di bank dalam bentuk deposito.

Baca Juga  Catat Rekor Tertinggi, Sampai Kapan Wabah Virus Corona Berhenti

Dana yang tersimpan ini merupakan gabungan anggaran dari provinsi dan kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Tito saat membahas kondisi belanja daerah yang belum maksimal.

“(Belanja) Provinsi, kabupaten/kota baru (terealisasi) 51,83 persen. Itu bawah rata-rata nasional. Untuk provinsi 54,93 persen. Kalau kabupaten/kota lebih rendah lagi hanya 50,60 persen,” ujar Tito.

Berdasarkan catatan itu, Tito mempertanyakan mengapa anggaran belanja daerah itu belum dimaksimalkan. Tito juga menyinggung ada di mana anggaran belanja itu berada.

“Lalu kita lihat dalam data anggaran keuangannya, ternyata ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang kalau ditotal itu disimpan di bank sebanyak Rp252,78 triliun,” ungkap Tito.

Baca Juga  Soal Mobil Dinas, Dewas KPK Ternyata Tak Dilibatkan

Khusus untuk provinsi, sebanyak Rp76,78 triliun disimpan di bank dalam bentuk simpanan deposito. Sementara untuk kabupaten/kota jika ditotal sebanyak Rp167,13 triliun yang disimpan dalam deposito.

“Jadi ini disimpan untuk dapat bungannya. Tidak beredar ke masyarakat. Beredar oleh bank. Bank itu terafiliasi kepada pengusaha-pengusaha tertentu yang mampu,” lanjut Tito.

“Saya tidak mengerti apakah ada pengusaha kecil dan menengah juga yang diberikan prioritas,” lanjut Tito. (man/tap)

Baca Juga