Gus Ipul Ungkap 45 Persen Penerima Bansos PKH Salah Sasaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025 yang menunjukkan sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditengarai tidak tepat sasaran. Fakta ini menjadi basis pemerintah untuk meluncurkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Langkah pemutakhiran ini, seperti dikutip dari Detikcom, dilakukan agar pembagian bantuan sosial dapat tersalurkan secara lebih akurat kepada masyarakat yang membutuhkan. Informasi tersebut dipaparkan Gus Ipul saat menghadiri acara prioritas pembangunan SDM di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (31/5/2026).

Menurut penjelasan Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas setelah dilantik agar seluruh jajaran kabinet membuka data kemiskinan apa adanya tanpa ada yang ditutupi.

"Saya yang paling terharu dari Bapak Presiden Prabowo ini adalah ajakan kepada kami, khususnya kepada saya, mari kita mulai kerja ini dengan menyajikan data yang jujur. Datanya kita akui apa adanya, kita jujur, terbuka, setelah itu kita perbaiki," katanya.

Berdasarkan hasil evaluasi berkala, efektivitas penyaluran bantuan serta subsidi sosial memang diakui masih mengalami deviasi di lapangan.

"Di mana data menyajikan bansos dan subsidi sosial itu sebagian tidak tepat sasaran. Ada yang tepat sasaran, tapi sebagian ada yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan," urainya.

Gus Ipul menerangkan bahwa persentase ketidaktepatan itu disebabkan oleh kejenuhan data lama, bukan akibat kekeliruan para pendamping PKH di daerah.

"Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagian tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul.

Sebagai solusi strategis, Presiden Prabowo menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pemegang kendali utama dalam pengelolaan DTSEN, dengan dukungan penuh dari pemda dan kementerian terkait.

Akurasi basis data nasional yang baru ini sangat bergantung pada proses verifikasi faktual dari level pemerintahan terbawah.

"Kata kunci kita ini di operator data desa. Enggak mungkin ada orang bermasalah di desa A di Kupang ini kemudian bisa diketahui dari Jakarta kalau tidak ada data yang disajikan dari bawah," ujarnya.

Mekanisme pendataan wajib berjalan secara berjenjang dari rukun tetangga, rukun warga, hingga musyawarah desa sebelum diinput ke sistem DTSEN.

"Jadi Pak Gubernur, nasib saya sama Bapak tergantung mereka ini. Kalau mereka benar memasukkan (datanya), kita akan proses lebih lanjut. Kalau mereka masukinya itu sudah keliru, ya kita seterusnya akan kesulitan. Jadi nasib kita tergantung mereka," ujarnya.

Mensos juga menegaskan komitmen bersama Pemerintah Provinsi NTT beserta seluruh kabupaten dan kota untuk mengawal peningkatan akurasi data kemiskinan tersebut.

"Untuk itulah saya ingin menyatakan kebulatan tekad bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se- Nusa Tenggara Timur untuk menghadirkan data yang lebih akurat," katanya.

Metode Ground Check BPS dan Sinkronisasi Data

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa sinkronisasi data terus diperkuat melalui rekonsiliasi tiga bulanan bersama Ditjen Dukcapil.

"Kami bekerjasama dengan Pak Mensos dan jajarannya, memutahirkan dengan metode ground check dibantu oleh pendamping PKH. Kami juga bekerjasama dengan Pemda untuk melakukan pemutahiran di tingkat lokal, dan beberapa kementerian juga membantu kami," kata Amalia.

Rujukan penyaluran bansos secara nasional telah menggunakan hasil pembaruan DTSEN ini sejak triwulan II 2025.

"DTSEN terkini versi April 2026 terdapat 289 juta individu, yang NIK-nya sudah tunggal. Dari situ kami bisa membentuk keluarga berbasis kartu keluarga, sehingga ada 95,3 juta kartu keluarga di dalam DTSEN yang sudah pasti unik, tidak ada duplikasi dan tidak kosong," jelas Amalia.

Merujuk pada data sebaran lokal, BPS mencatat ada 627.404 jiwa lansia di wilayah NTT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118.711 lansia atau 18,92 persen berstatus hidup sendiri dengan tingkat kepesertaan PBI kesehatan mencapai 59,31 persen. Sementara untuk lansia desil 1-4 yang berjumlah 379.592 orang, sebanyak 91,11 persen telah tercover jaminan kesehatan nasional.

Dukungan Pemerintah Daerah NTT

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan dukungannya terhadap pemanfaatan DTSEN demi menjamin perlindungan sosial bagi warga miskin ekstrem.

"(DTSEN) sangat penting untuk memastikan seluruh rakyat yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik."

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen mengawal transparansi pendataan di wilayahnya agar tidak ada lagi warga miskin yang luput dari sistem.

"Kami terus melakukan proses pemutakhiran DTSEN dengan baik, terutama memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak masuk data," pungkasnya.

Kementerian Sosial saat ini menyediakan dua opsi pemutakhiran data, yakni jalur formal melalui laporan RT/RW ke operator SIKS-NG desa dan musyawarah kelurahan yang diverifikasi oleh kepala daerah. Opsi kedua adalah jalur partisipatif melalui fitur usul-sanggah di aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta WhatsApp 08877-171-171.