KPK Tangkap Rektor Unsoed Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Akhmad Sodiq dalam operasi tangkap tangan di Purwokerto, Kamis (20/8/2026). Penangkapan ini didasarkan atas dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Unsoed, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Selain Rektor, penyidik KPK turut mengamankan tiga wakil rektor Unsoed, yaitu Warek Bidang Akademik Prof Noor Farid, Warek Bidang Kemahasiswaan Prof Norman Arie Prayogo, dan Warek Bidang Umum dan Keuangan Kuat Puji Prayitno. Total terdapat 14 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penindakan tersebut saat memberikan keterangan resmi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026).

"Terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Unsoed atau Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto ini diduga terkait dengan penerimaan mahasiswa, di antaranya di Fakultas Kedokteran," kata Jubir KPK Budi Prasetyo.

Praktik dugaan suap tersebut meloloskan calon mahasiswa untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Unsoed dengan imbalan sejumlah uang transaksi.

"Memang ada sejumlah uang bernilai ratusan juta untuk bisa masuk sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran di sana," kata Budi Prasetyo.

Penyidik KPK juga telah menyita sejumlah alat bukti transaksi keuangan dari lokasi penangkapan para pejabat perguruan tinggi negeri tersebut.

"Adapun barang bukti yang diamankan, di antaranya uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah," kata Budi Prasetyo.

Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Unsoed sendiri memiliki besaran biaya resmi yang diatur melalui Keputusan Rektor Unsoed Nomor 2616/UN23/TM.01.02/2026. Skema pembiayaan terdiri dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi jalur mandiri.

Pendaftaran seleksi mandiri Unsoed 2026 dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 350.000 yang terbagi dalam tiga gelombang pendaftaran, mulai dari 4 Mei hingga 27 Juli 2026. Status hukum dari 14 orang yang terjaring penangkapan tersebut akan ditentukan lembaga antirasuah dalam waktu 1×24 jam sesuai prosedur KUHAP.