Pratikno Minta Pemda Berikan Data Cepat dan Akurat untuk Penanganan Gempa NTT

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno meminta pemerintah daerah memberikan data yang cepat dan akurat untuk penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8/2026) di Manggarai Barat.

Permintaan ini berangkat dari pengalaman buruk pendataan saat gempa di Sumatera, yang menghambat kecepatan penanganan. Data yang tidak akurat dan belum terverifikasi menyebabkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi tertunda, meskipun pemerintah pusat sudah siap.

Pratikno menegaskan pentingnya peran Bupati dan aparat pemerintah daerah dalam mengaktifkan pendataan yang tepat dan akuntabel.

"Jadi, pendataan menjadi sesuatu yang sangat penting. Peran Pak Bupati sangat-sangat krusial di sini untuk mengaktifkan aparat Pemda bagi pendataan. Jadi, ini urusan administrasi, akuntabilitas juga penting Bapak, Ibu sekalian," ujar Pratikno.

Menurutnya, data yang benar dan akurat akan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, bukan hanya saat tanggap darurat.

"Pendataan itu akan berpengaruh terhadap kecepatan nanti rehab-rekon. Bukan hanya kecepatan dalam tanggap darurat. Sekali lagi, pengalaman kita di Sumatra, variasinya… kita sudah siap, pemerintah pusat sudah siap, tetapi pendataan belum ada, tidak akurat, over, berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan, jauh dari verifikasi," katanya.

Pratikno menambahkan bahwa percepatan penanganan bencana membutuhkan sinkronisasi dan akuntabilitas data.

"Pendataan yang benar dan akurat menjadi penting untuk mempercepat bukan hanya tanggap darurat, tetapi juga rehab-rekon. Jadi sekali lagi, nomor satu sinkronisasi, nomor dua akuntabilitas," ujarnya.

Pembahasan lebih lanjut soal penanganan bencana akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah di posko. Pemerintah pusat berkomitmen bekerja keras untuk mendukung penanganan bencana di NTT.

"Kita pemerintah pusat akan bekerja keras untuk mendukung ini. Dan semuanya tentu saja kecepatannya sangat tergantung dari Bapak, Ibu pimpinan di daerah," kata Pratikno.

Berita ini dilansir dari Detikcom.