Polisi Turki Gerebek Kantor Partai Oposisi CHP di Ankara

Ratusan personel polisi antihuru-hara Turki menggeledah dan mengambil alih kantor pusat Partai Rakyat Republik (CHP) di Ankara pada Minggu (24/5), setelah adanya putusan pengadilan yang memberhentikan kepemimpinan partai oposisi utama tersebut.

Aksi penerobosan paksa yang diwarnai penembakan gas air mata ini sempat mendapatkan perlawanan dari para kader partai. Berdasarkan laporan dari Detikcom yang melansir AFP, Senin (25/5/2026), anggota CHP sempat memblokade pintu masuk guna menentang perintah pengadilan resmi tertanggal Kamis (21/5).

Kendati demikian, aparat kepolisian pada akhirnya berhasil menembus barikade gedung dan memaksa keluar pemimpin partai dari lokasi kejadian. Ketegangan sempat meningkat saat para pendukung mantan ketua partai mencoba masuk sebelum polisi mengambil alih kendali penuh atas bangunan itu.

Melalui putusan yang dikeluarkan pada Kamis (21/5), pengadilan secara resmi menganulir kemenangan Ozgur Ozel dalam pemilihan ketua CHP tahun 2023. Lembaga peradilan tersebut kemudian menunjuk mantan ketua umum, Kemal Kilicdaroglu, untuk menjabat sebagai pemimpin sementara.

"Partai Rakyat Republik mulai sekarang akan berada di jalanan atau di alun-alun," kata Ozel saat dirinya dipaksa keluar dari gedung kantor CHP.

Mantan pemimpin oposisi tersebut langsung bergerak menuju parlemen Turki dengan pengawalan ketat dari para simpatisannya yang memadati area luar kantor.

"Kita akan berbaris menuju pusat kekuasaan," tegasnya saat dia berangkat ke parlemen Turki dikelilingi para pendukungnya.

Di tempat terpisah, eskalasi politik serupa juga melanda wilayah Istanbul. Otoritas hukum setempat menetapkan seorang administrator resmi untuk mengambil alih kepengurusan kantor regional CHP di kota tersebut.

Tindakan keras ini memicu reaksi keras dari lembaga internasional. Human Rights Watch (HRW) menilai pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan tengah berupaya meruntuhkan sendi-sendi demokrasi di Turki melalui penerapan taktik koersif terhadap partai oposisi.

Tekanan politik terhadap CHP telah berlangsung sejak tahun lalu ketika pemerintah Turki memenjarakan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu. Figur tersebut merupakan kandidat kuat yang diusung CHP untuk maju dalam pemilihan presiden Turki pada tahun 2028 mendatang.

HRW menyebut perintah pengadilan itu sebagai "pukulan terbaru yang sangat merusak bagi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia" di Turki.