Bapanas Bantah Kelangkaan Beras Premium di Ritel Modern

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah kabar terjadinya kelangkaan beras premium di ritel modern pada Sabtu (25/7/2026). Pemerintah memastikan ketersediaan beras premium masih mencukupi di pasaran, khususnya produk pasokan dari BUMN, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Meski stok dipastikan aman, Bapanas mengakui adanya penyesuaian harga beras premium di pasaran. Kenaikan harga tersebut dinilai masih berada dalam batas wajar dan tidak jauh dari ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, (memang) ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada.

Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food. Rania dan lain sebagainya," tutur Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

Berdasarkan data pemantauan harga Bapanas per 24 Juli, rata-rata harga beras premium secara nasional tercatat sebesar Rp15.966 per kilogram. Angka tersebut merupakan rata-rata dari tiga zonasi HET beras premium di Indonesia.

Untuk wilayah Zona I yang mencakup Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, rata-rata harga beras premium tercatat Rp15.224 per kilogram. Angka ini hanya melebihi 2,17 persen dari HET yang ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram.

"Kalau dilihat dari harga, relatif, tapi ada beberapa yang stabil. Kalau menengah ke atas, naik sedikit, oke lah. Tolong jangan juga teriak yang menengah ke atasnya. Justru yang menengah ke atas itu memberikan semacam subsidi silang," terang Ketut.

Guna menjaga keterjangkauan harga, pemerintah terus melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sejak Januari 2026, total CBP yang telah didistribusikan mencapai 1,4 juta ton.

"Mereka mengeluarkan lebih banyak sedikit tapi masyarakat yang (paling) memerlukan, yang menengah ke bawah atau yang di bawahnya lagi, tentu dukungan bantuan dari pemerintah tidak henti-hentinya. Jadi (harga) naik sedikit, tapi intervensi pemerintah terus-menerus. Ini seimbang sebenarnya," tambah Ketut.

Realisasi penyaluran tersebut terdiri atas penjualan beras SPHP periode Januari–Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton sebagai perpanjangan program 2025. Selanjutnya, penyaluran SPHP periode Maret hingga Juli mencapai 520,83 ribu ton, ditambah distribusi bantuan pangan tahap pertama sebesar 662,88 ribu ton.

Bapanas mengimbau masyarakat untuk melihat dinamika perberasan secara menyeluruh, termasuk memperhatikan kondisi para petani di tingkat hulu.

"Kalau kita swasembada, tentu masyarakat kita lebih tenang, lebih tenteram, lebih makmur. Jangan sampai kejadian seperti petelur ayam yang harganya sempat Rp 16.000 dari seharusnya yang Rp 24.000. Petani dan peternak kita harus dijaga harganya," tutup Ketut.