AS dan Arab Saudi Sepakati Kerjasama Nuklir Sipil

Pemerintah Amerika Serikat dan Arab Saudi bakal mengumumkan kesepakatan kerja sama nuklir sipil pada Rabu (22/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Kesepakatan ini tercapai di tengah lonjakan ketegangan militer antara Riyadh dan pemberontak Houthi Yaman.

Pemerintahan Presiden Donald Trump memproyeksikan perjanjian berdurasi 30 tahun tersebut akan memberikan suntikan dana hingga miliaran dolar bagi industri nuklir domestik Amerika Serikat. Dalam klausul perjanjian, perusahaan asal AS diwajibkan membangun fasilitas pengayaan uranium di kawasan Arab Saudi apabila hasil studi bersama menunjukkan kebutuhan tersebut.

Rencana kerja sama nuklir ini memicu penolakan dari sejumlah anggota Kongres AS lintas partai serta pejabat Israel karena kekhawatiran potensi alih fungsi menuju pengembangan senjata nuklir. Meski akan diajukan ke Kongres AS dalam waktu dekat, proses tersebut hanya bersifat formalitas lantaran tidak membutuhkan persetujuan legislatif untuk mulai diberlakukan.

Eskalasi konflik di kawasan Teluk meningkat setelah kelompok Houthi mengancam memblokade pelabuhan Saudi usai aksi saling tembak pertama sejak 2022. Sebagai langkah penguatan pertahanan sekutunya, Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan paket senjata senilai US$1,96 miliar atau sekitar Rp33,5 triliun pada Rabu (15/7/2026).

"Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan Sekutu utama non-NATO yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Kawasan Teluk," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah rilis.

Paket persenjataan yang diproduksi oleh kontraktor utama BAE Systems mencakup 20.000 Sistem Senjata Pembunuh Presisi Canggih beserta hulu ledaknya. Pengadaan sistem presisi ini ditujukan untuk meminimalisasi kerusakan sekunder pada pertempuran jarak dekat.

"Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Arab Saudi untuk mencegah ancaman saat ini dan di masa mendatang dengan memperkuat pertahanan dalam negerinya, dan meningkatkan interoperabilitas dengan pasukan AS, dan pasukan regional dan NATO lainnya," kata rilis Deplu AS tersebut.