Pemerintah Pangkas Anggaran Program Makan Bergizi Gratis 2026

Badan Gizi Nasional menargetkan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis dari alokasi awal APBN 2026 sebesar Rp268 triliun melalui pembenahan tata kelola dan peninjauan ulang puluhan juta sasaran penerima manfaat.

Langkah perbaikan tata kelola dan penyesuaian anggaran tersebut dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang memberikan tenggat waktu selama satu bulan kepada BGN serta kementerian terkait untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menegaskan penyesuaian skema insentif dan refocusing program secara otomatis menekan total kebutuhan dana.

"Dengan perbaikan tata kelola, misal tadi lah insentif, kita akan mencari skema yang paling fair, ya kan? Lalu refocusing kan otomatis, otomatis tuh nanti efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti," kata Agustina di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).

Meskipun proses perhitungan detail masih berjalan, BGN memastikan total pagu awal dipastikan menyusut tajam.

"Kalau angka, sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang, tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya," imbuhnya.

Dalam keterangan terpisah, Agustina kembali menegaskan komitmen penajaman tata kelola dalam tenggat waktu satu bulan yang ditetapkan oleh Kepala Negara.

"Kemarin anggaran yang disampaikan sebesar Rp 268 triliun. Tapi, saya juga sudah menjelaskan bahwa kami diberi waktu oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) selama satu bulan untuk mempertajam kembali tata kelolanya," kata Arumsari, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Evaluasi menyeluruh mencakup audit terhadap sekitar 63,626 juta target sasaran penerima bantuan di berbagai wilayah.

"Dengan hasil peninjauan ulang terhadap sekitar 63,626 juta sasaran tersebut, saya yakin angkanya akan berubah dan kemungkinan akan turun dari angka sebelumnya," tutur dia.

BGN juga terus berpacu dengan waktu untuk merampungkan seluruh formulasi sebelum menyampaikan nominal akhir ke publik.

"Angka finalnya belum bisa kami sampaikan saat ini. Saya tahu rekan-rekan wartawan tentu ingin segera mendapatkan angka pastinya, tetapi kami harus menunggu sampai seluruh proses selesai," ucap dia.

Di samping evaluasi sasaran, penyesuaian biaya operasional dilakukan karena alokasi anggaran per porsi makanan tidak lagi disamaratakan Rp15.000 akibat variasi harga pangan daerah.

"Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang. Tapi angkanya karena saya masih berjalan proses, saya belum bisa sebutkan ya," kata Agustina, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).

Penataan mendasar turut menyasar puluhan ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta verifikasi basis data penerima manfaat.

"Yang jelas kami tidak ingin mengikuti yang lama itu ya, maksudnya pokoknya ada titik di sini deh, titik yang sekarang sudah terlanjur 27.469 itu kami rapikan. Yang dalam proses pembangunan yang sudah dapat kata orang centang biru itu 13.000-an yang dibangun BGN. Itu kami rapikan betul-betul," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan ratas bersama Presiden menugaskan penyelesaian hambatan operasional dan pencegahan penyalahgunaan MBG.

"Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, satu bulan lagi. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulhas usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Fokus pembenahan diarahkan pada ketepatan sasaran penerima dan kelengkapan administrasi unit pelayanan.

"Banyak ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi, tetapi belum ada SPPG-nya," ucap dia.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa usulan penghematan di bawah Rp260 triliun diajukan langsung oleh pihak BGN.

"Sudah ada pembicaraan dengan Kepala BGN. Beliau melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan secara detail," kata Purbaya, di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Purbaya memastikan penyesuaian belanja ini menjaga posisi keuangaan negara tanpa menurunkan mutu program.

"Nanti anggarannya akan di bawah itu (Rp 260 triliun). Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman," ujar dia.

Langkah efisiensi anggaran MBG dijadwalkan masuk tahap finalisasi melalui koordinasi tingkat tinggi pimpinan kementerian dan lembaga terkait.

"Untuk BGN masih tunggu Ketua BGN kalau ga salah Kamis-Jumat mau ketemu beliau. Mengenai Rp 170 (triliun) apa segala macam masih tunggu," kata Purbaya selepas paparan APBN KiTA, Selasa (21/7/2026).

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mentoleransi segala bentuk penyimpangan dan telah menindak setiap pelanggaran demi memastikan program MBG memberi manfaat optimal bagi masyarakat.