Pemerintah Perpanjang Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyakita hingga Juni

Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog resmi memperpanjang pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng Minyakita hingga Juni 2026 sebagai instrumen stabilisasi harga pasar. Kebijakan ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Teknis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian karena realisasi penyaluran yang baru mencapai kisaran 34 persen.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa intervensi ini dilakukan untuk mengendalikan harga pangan pokok strategis. Hingga 20 Mei, Bapanas mencatat Minyakita telah tersalurkan sebanyak 46,2 ribu kiloliter kepada 11,5 juta Keluarga Penerima Manfaat dari total pagu salur sebesar 132,9 ribu kiloliter.

"Dalam rangka mengantisipasi kenaikan minyak goreng, kami sudah menginstruksikan Bulog untuk segera mendistribusikan bantuan pangan karena sampai saat ini realisezinya kurang lebih 34 persen. Akhirnya dalam Rakornis di Kemenko Perekonomian diputuskan banpang diperpanjang sampai Juni," ujar Ketut.

Penyaluran komoditas secara serentak pada periode Mei hingga Juni diproyeksikan mampu menekan pergerakan harga pasar secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga pekan kedua Mei, rata-rata harga nasional Minyakita cenderung menurun walau masih berada sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi sebesar Rp 15.700 per liter.

"Karena apa? Minyak goreng yang harus didistribusikan pada bantuan pangan tersebut kurang lebih 132,9 ribu kiloliter. Itu banyak. Jadi kalau bisa serentak dikeluarkan Mei sampai Juni, itu artinya akan bisa secara langsung dan tidak langsung mengendalikan harga Minyakita," tambah Ketut.

Langkah penderasan pasokan ini menyasar wilayah DKI Jakarta dan Banten dengan jaminan komitmen Domestic Market Obligation dari sepuluh produsen. Saat ini, stok Cadangan Pangan Pemerintah di gudang Bulog tercatat sebanyak 89 ribu kiloliter dan ID FOOD sebesar 700 kiloliter.

"With adanya bantuan pangan, sebagian besar masyarakat kita sudah tidak akan membeli minyak goreng, karena bantuannya 4 liter untuk setiap KPM. Jadi ini benar-benar sangat penting sekali," jelas Ketut.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa total stok cadangan pangan nasional saat ini mencapai 5,38 juta ton yang mampu bertahan hingga Maret atau April 2027. Dari jumlah tersebut, wilayah Jawa Barat menyumbang 845.000 ton sekaligus menjadi penyuplai kebutuhan komoditas ke luar Pulau Jawa.

"Jadi masyarakat tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, stok kita banyak. Ini bisa bertahan sampai nanti tahun depan. Awal tahun depan diperkirakan sampai bulan Maret-April masih bisa untuk bertahan," ujar Rizal.

Rizal menambahkan bahwa produktivitas lahan pertanian saat ini turut diperkuat oleh program pompanisasi dari Kementerian Pertanian demi menghadapi ancaman pemanasan global. Selain program yang berjalan, Bulog juga telah menyepakati usulan program tambahan bantuan pangan periode berikutnya bersama Komisi IV DPR RI untuk mengantisipasi dampak El Nino ekstrem.

"Kemarin yang disetujui dari rapat dengar pendapat dengan Komisi IV adalah disetujuinya program tambahan bantuan pangan untuk periode ke depan," kata Rizal.

Program stimulus ekonomi gelombang kedua ini menargetkan 33,2 juta KPM secara nasional yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 3 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sebagai contoh di Desa Arjasari Kabupaten Bandung, terdapat 1.442 KK yang menerima stimulus berupa 20 kilogram beras dan 4 kilogram Minyakita untuk kebutuhan dua bulan.

"Nah ini bantuan ini harapannya memberikan stimulus kepada saudara-saudara kita, Bapak-bapak ataupun Ibu-ibu yang masuk dalam DTKS desil 1 sampai 3. Dan mudah-mudahan ini meringankan dengan dampak ekonomi global yang sedang terjadi saat ini," ujar Rizal.

Terkait mekanisme penyaluran dan potensi penambahan kuota di tingkat desa, Bulog sepenuhnya mengacu pada regulasi serta data resmi dari Dinas Sosial setempat. Sistem pengawasan di lapangan juga telah diintegrasikan secara digital demi menghindari kekeliruan sasaran atau tumpang tindih data administrasi.

"Jadi masalah penambahan ataupun tidak, bantuan pangan itu tergantung dari data Dinas Sosial di masing-masing daerah, kabupaten/kota maupun sampai dengan desa. Dengan data tersebut kita baru bisa memberikan bantuan," ucap Rizal.

Seluruh data pencocokan identitas kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari penerima manfaat akan terekam secara langsung dalam sistem aplikasi resmi Bulog. Skema usulan tambahan ini diajukan untuk durasi empat bulan dengan total kebutuhan pasokan mencapai 1,3 juta ton beras.

"Setelah dapat membawa data-data ini, nanti kami cross-check dengan aplikasi kami, aplikasi bantuan pangan. Jadi semuanya terekam dengan baik dan dilaporkan sampai pusat," kata Rizal.

Bantuan pangan beras berkala tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan harga pokok saat kemarau ekstrem melanda. Bulog menjelaskan bahwa komoditas yang diusulkan untuk periode Agustus hingga November 2026 tersebut hanya berupa beras dengan alokasi 10 kilogram per bulan.

"Menurut kami itu sangat bijaksana apabila memang ada bantuan pangan di masa-masa El Nino," ujarnya.

Hingga saat ini, Bulog baru menerima penugasan resmi untuk penyaluran bantuan pangan selama dua bulan alokasi, yaitu pada Agustus dan November. Skema bantuan ini berbeda dengan periode Februari-Maret yang menyertakan minyak goreng dengan total anggaran operasional sebesar Rp11,92 triliun.

"Kalau 2 bulan berarti menjadi 20 kilogram," sebut Rizal.

Dalam pembahasan anggaran bersama legislatif, alokasi program bantuan beras ini diarahkan bagi sekitar 33 juta Penerima Bantuan Pangan. Total distribusi komoditas beras oleh pemerintah di sepanjang tahun 2026 diperkirakan menyentuh angka 1,9 juta ton.

"Kemudian komoditas yang disalurkan hanya beras saja," ujar Rizal.

Merespons situasi tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mendesak jajaran kepala Bulog di daerah untuk lebih proaktif dalam memetakan potensi lumbung pangan lokal di hulu. Koordinasi mengenai kondisi petani, harga gabah kering, dan distribusi pupuk dinilai krusial untuk menjaga stabilitas stok nasional.

"Para kepala Bulog di daerah seharusnya tidak sekadar menerima dan menyimpan barang di gudang, tetapi harus proaktif memahami peta jalur potensi lumbung pangan lokal," kata Musthofa.

Pihak DPR mengingatkan agar proses pengawasan dan langkah antisipasi ketersediaan pasokan pangan diperketat secara berkala pada bulan Juli hingga Agustus. Ketahanan kapasitas penyimpanan gudang harus dipastikan optimal agar mampu menghadapi potensi terjadinya fenomena super El Nino.

"Saya minta satu, dalam ketahanan menyetok barang ini benar-benar cukup, apabila suatu saat terjadi super El Nino ini," katanya menambahkan.