Titiek Soeharto Minta Swasembada Pangan Utamakan Kesejahteraan Petani

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menekankan bahwa pencapaian program swasembada pangan nasional tidak boleh mengorbankan kesejahteraan para petani di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Titiek setelah memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam kegiatan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Rabu (15/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Menurut legislator dari Fraksi Gerindra ini, langkah memperkuat sektor pertanian harus berjalan selaras dengan visi ketahanan pangan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Keberhasilan swasembada pangan harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Sebab, petani yang sejahtera adalah kunci terwujudnya pertanian yang kuat dan kedaulatan pangan Indonesia," ujar Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa swasembada pangan telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo sebagai agenda strategis nasional demi menghadapi tantangan perubahan iklim serta ketidakpastian geopolitik global.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Klaten dinilai memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang menyokong stabilitas pasokan beras di tanah air.

Guna mendukung peran tersebut, pembangunan sektor pertanian dinilai harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyediaan sarana produksi, infrastruktur, hingga modernisasi teknologi.

"Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Petani harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat dari setiap kebijakan pangan nasional," ujar Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI.

Titiek juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani, penyuluh, penyalur pupuk subsidi, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, serta BUMN yang bersinergi meningkatkan produksi padi.

"Semoga produksi terus meningkat, harga tetap menguntungkan, kesejahteraan petani semakin meningkat, serta pertanian Indonesia semakin jaya dan berdaulat," ujar Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI.