Kemensos Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat Bersama DPRD Teluk Wondama

Kementerian Sosial membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama DPRD Kabupaten Teluk Wondama di Jakarta Pusat pada Senin (6/7/2026). Dilansir dari Detikcom, koordinasi ini berfokus pada optimalisasi layanan sosial bagi masyarakat di wilayah 3T Papua Barat.

Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama Soleman JP Karubui menjelaskan bahwa pihak legislatif berinisiatif melakukan konsultasi ini demi mempercepat realisasi program bagi masyarakat adat terpencil.

"Kami berinisiatif dari DPRD. Karena kami melihat kalau eksekutif lambat, maka kami harus segera mengecek sendiri. Rakyat kami juga menunggu," ujar Soleman JP Karubui, Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama.

Soleman menambahkan bahwa banyak warga di wilayahnya memerlukan bantuan perumahan dan layanan dasar. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pengajuan program harus dilakukan secara resmi oleh pemerintah kabupaten melalui mekanisme proposal.

"Harus ada proposalnya, Pak. Dan itu harus dari Pemkab. Nanti Bapak panggil Bupatinya, bersama Dinas Sosial dan dinas terkait, supaya mengajukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Agus Jabo juga menerangkan bahwa integrasi program pengentasan kemiskinan saat ini wajib mengacu pada pusat data tunggal nasional agar tidak memicu kendala administratif di kemudian hari.

"Sekarang kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan dari pusat sampai daerah harus berbasis data itu. Kalau tidak menggunakan DTSEN nanti akan ada masalah," ujar Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Lebih lanjut, pihak kementerian menemukan adanya sisa kuota PBI-JK sebesar 15 ribu peserta di Teluk Wondama yang belum terserap maksimal akibat kesalahan data penerima.

"Kalau kuotanya masih ada, silakan diusulkan. Itu bisa mengurangi beban APBD. Tolong sampaikan ke Bupatinya dan Dinsos supaya ini diurus," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Terkait sektor pendidikan, Kemensos mendorong daerah tersebut segera merampungkan usulan pendirian Sekolah Rakyat berasrama untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin.

"Kalau Teluk Wondama bisa mengusulkan, itu bagus sekali. Nanti kita prioritaskan karena ini Papua yang harus kita perhatikan," ujar Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Mengenai syarat fisik pembangunan sekolah tersebut, kementerian menetapkan regulasi ketat mengenai status kepemilikan tanah minimal seluas 6,8 hektare.

"Lahannya 6,8 hektare, sertifikatnya harus punya Pemda atau Pemprov. Tidak boleh punya masyarakat adat atau individu. Kalau punya masyarakat adat, silakan dihibahkan dulu dan diurus administrasinya," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Menanggapi informasi adanya lahan hibah sekitar 10 hektare yang sudah disiapkan masyarakat, pihak kementerian mendesak percepatan kelengkapan berkas administrasi.

"Kalau bisa tahun ini luar biasa. Saya catat, dengan kehadiran Bapak di sini, sebulan ke depan sudah bisa mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat," ujar Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Selain urusan pendidikan, program Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk 75 keluarga penerima manfaat di Kampung Sewar dan Yopmeos juga dilaporkan tengah berjalan untuk target operasional tahun 2027.

"Untuk KAT ternyata sudah ditindaklanjuti karena Dinsos sudah mengajukan usulan. Totalnya 75 KPM di dua kampung. Sekarang sedang proses, mudah-mudahan tahun 2027 sudah operasional," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.

Pada akhir pertemuan, legislatif diminta aktif mengawal dan bersinergi dengan eksekutif lokal demi menuntaskan masalah kemiskinan.

"Bukan saatnya lagi kita hanya menikmati jabatan. Bapak harus berjuang untuk membebaskan masyarakat Teluk Wondama dari kemiskinan dan menjadi masyarakat yang sejahtera," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.