Pemerintah Siapkan Tiga Kawasan International Financial Center di Bali

Pemerintah Indonesia tengah menyusun payung hukum serta ekosistem infrastruktur untuk membangun tiga kawasan pusat keuangan internasional atau International Financial Center (IFC) di Bali, dilansir dari Detik Finance pada Kamis (25/6/2026).

Langkah ini diambil sebagai strategi untuk menarik aliran investasi global dan dana asing masuk ke dalam negeri secara langsung.

"Financial center kita sedang siapkan legal dokumennya. Jadi, ekosistem infrastrukturnya sedang kita siapkan. Kita siapkan di Bali. Sementara di Bali bisa 2 atau 3 titik," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kawasan IFC ini direncanakan bakal menawarkan berbagai stimulus menarik bagi investor, termasuk di antaranya adalah opsi insentif pajak hingga nol persen.

"Surga pajak kan ada di mana aja sekarang. Ya kan di Dubai juga ada surga pajak. Di Singapura juga ada surga pajak," imbuh Airlangga Hartarto.

Penyediaan pusat keuangan ini diharapkan mampu mendongkrak capaian investasi langsung Indonesia yang selama ini berada di angka Rp 2.200 triliun, agar dapat bersaing dengan Singapura yang mampu menarik dana Rp 5.000 triliun.

"Ya Rp 5.000 triliun itu, jadi dana masuk ke Singapura dulu baru disebar. Nah, sedangkan potensi investasi di Indonesia kan besar. Dubai financial center juga yang kami bicara, mereka itu sekitar US$ 800 billion.

Jadi, kita harus menarik global picture-nya. Di dunia kan terbatas financial center, hanya Singapura, Dubai, Hong Kong, kemudian bagian di Amerika," kata Airlangga Hartarto.

Kebijakan mengenai pemberian stimulus berskala global ini juga mendapatkan dukungan dari kementerian terkait demi memperkuat pembiayaan pembangunan nasional.

"Kalau dia minta, saya kasih 0%. Kenapa saya kasih? Tadinya kan tidak ada juga.

Dengan itu ya nol tidak apa-apa, tapi uang masuk ke situ. Itu harusnya bisa dikaitkan dengan cadangan devisa kita juga, menguat. Lalu sumber pendanaan untuk pembangunan juga menguat, karena mereka bisa membeli obligasi pemerintah.

Kalau dia minta bunga rendah, fasilitas saya kasih," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan pada Senin (4/5/2026).