Airlangga Hartarto Selidiki Penurunan Peringkat Daya Saing Indonesia

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah segera menyelidiki penyebab merosotnya posisi daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2026 pada Rabu (24/6/2026).

Dilansir dari Detik Finance, posisi Indonesia mengalami penurunan dari peringkat ke-40 pada tahun 2025 menjadi peringkat ke-48 dari total 70 negara yang disurvei. Penurunan ini dipicu oleh sejumlah tantangan domestik dan global yang menekan performa nasional.

Airlangga Hartarto menyatakan bahwa tim internal akan memeriksa hambatan yang ada untuk mengatasi penurunan peringkat tersebut.

"Ya nanti kita teliti lagi masalahnya di mana. Kan kita ada persiapan untuk tim di bottlenecking. Jadi kita akan lihat aja dari sana," ujar Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian.

Penilaian mengenai kondisi iklim usaha yang baik menurut Airlangga sangat bergantung pada stabilitas sektor energi sebagai fondasi utama kegiatan ekonomi, mulai dari manufaktur hingga jasa.

"Nah ya tentu negara dianggap iklimnya baik kalau energi sebagai infrastruktur utama untuk apapun. Apakah itu untuk manufaktur, apakah itu untuk sektor transportasi, jasa. Nah itu stabil, makanya ada kriteria level 1 sampe level 4. Nah kebetulan Indonesia sedang diminati karena kita punya renewable energy," jelas Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian.

Pemerintah juga mengonfirmasi telah mengantongi hasil evaluasi serupa dari kemitraan bersama lembaga internasional lain termasuk OECD.

"Nah tentu kita akan pick and choose aja kalau yang masalah ini. Toh, ini juga kemarin dalam review termasuk juga dengan sektoral OECD maupun dengan berbagai negara lain. Nah kita mendapatkan beberapa isu yang muncul, isunya nggak terlalu beda," terang Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian.

Berdasarkan rilis IMD, beberapa faktor krusial yang melemahkan daya saing Indonesia meliputi ketidakpastian ekonomi global yang mengancam ketahanan energi serta pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan. Selain itu, keterbatasan sumber pendanaan, penyesuaian alokasi anggaran belanja pemerintah, hingga ketidakberimbangan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia turut menjadi catatan hambatan utama.