Kemenkes Evaluasi Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Stunting

Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengevaluasi dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena belum adanya data keterkaitan program tersebut dengan penurunan angka stunting setelah berjalan lebih dari setahun.

Kondisi lapangan menunjukkan sejumlah daerah dengan kasus stunting tinggi justru memiliki jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lebih rendah, seperti dilansir dari Detik Health. Kenaikan prevalensi stunting salah satunya tercatat di Kabupaten Sanggau pada triwulan I 2026.

Data Dinas Kesehatan Sanggau menunjukkan angka stunting berada di level 21,48 persen pada 2024 dan sempat turun menjadi 20,50 persen pada 2025. Namun, prevalensi tersebut melonjak naik sebesar 1,32 persen menjadi 21,82 persen pada triwulan I 2026.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa efektivitas program MBG dalam menekan stunting memerlukan waktu dan tidak bisa terlihat secara instan. Hasil maksimal dinilai bergantung pada pemenuhan gizi kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Kalau MBG ini benar-benar jalan sukses ke depan, itu sangat mengurangi beban kesehatan," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Pihak Kementerian Kesehatan juga mengarahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan perhatian pada fase kehamilan. Langkah ini diambil demi mencegah akar masalah kesehatan anak yang dipicu oleh kekurangan gizi sejak dalam kandungan.

"Saya bilang ke Bu Nanik, boleh nggak saya fokus ke ibu hamil. Tolong dibantu supaya gizinya bagus," ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Edukasi mengenai pentingnya gizi pada periode emas anak terus ditekankan oleh Menkes. Kelompok balita yang belum memasuki usia sekolah dinilai menjadi sasaran krusial yang harus dipastikan kecukupan asupan gizinya.

"Begitu hamil jangan sampai kurang gizi karena nanti anaknya banyak masalah kesehatan. Kemudian ibu menyusui selama dua tahun gizinya juga harus jalan. Dan balita, justru yang belum masuk sekolah itu golden period bahwa gizinya masih harus terpenuhi," jelas Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Saat ini pemerintah masih terus mengumpulkan data riil di lapangan guna mengukur perkembangan status gizi para penerima manfaat. Pengumpulan bukti ilmiah ini melibatkan lintas kementerian untuk menentukan ketepatan pelaksanaan program.

"Yang di sekolah sedang dikerjakan Kemendikdasmen dan Kemenkes. Nanti kita bisa lihat perkembangan gizinya seperti apa. Ini akan jadi evidence based apakah programnya sudah benar atau yang kurang masih di sini-sini," pungkas Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.