Purbaya Yudhi Sadewa Tanggapi Biaya Perjalanan Dinas Presiden Prabowo Subianto

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan mengenai kelebihan biaya perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang ditanggung secara pribadi oleh Kepala Negara, dalam konferensi pers APBN KiTA pada Jumat (5/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Purbaya menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa memaparkan rincian pendanaan tersebut karena penjelasan resmi telah disampaikan oleh Sekretariat Kabinet. Ia juga menambahkan tidak ada regulasi yang melarang hal tersebut.

"Saya enggak bisa jawab pertanyaan itu, kan Pak Teddy sudah menjelaskan, ya kita pegang pernyataan Pak Teddy. Nggak ada aturannya," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (5/6/2026).

Penuturan lebih lanjut dari Purbaya menilai bahwa tindakan seorang Kepala Negara yang menggunakan dana pribadi untuk menutup kekurangan biaya dinas merupakan hal yang lumrah.

"Kalau saya punya duit, terus saya pergi, terus misalnya saya nombok nggak boleh? Secara logika kan boleh saja kalau mau nombok," tegas Purbaya.

Purbaya memastikan anggaran perjalanan dinas presiden sebenarnya telah dialokasikan oleh pemerintah, namun nominal pastinya tidak dapat dipublikasikan demi menjaga kerahasiaan kepresidenan.

"Ada pasti dianggarkan. Anda mau lihat rahasia presiden? ya enggak boleh lah. Kita tahu angkanya. Cuma Anda tanya ke Sesneg saja kalau mau jawaban yang pasti," ujarnya.

Pernyataan dari Kementerian Keuangan ini muncul setelah Sekretariat Kabinet memberikan respons atas saran dari Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang meminta Presiden Prabowo Subianto memangkas kunjungan luar negeri demi efisiensi anggaran.

Melalui keterangan resmi di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh kelebihan ongkos kunjungan ditanggung langsung oleh presiden.

"Jadi yang pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Teddy.