Sarmuji Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Fraksi Golkar DPR RI Sarmuji mendesak pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (5/6/2026). Langkah ini dilakukan menyusul penetapan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Dilansir dari Detikcom, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka. Ketiganya diduga melakukan intervensi verifikasi portal mitra agar yayasan terafiliasi milik mereka lolos sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain menyalahgunakan wewenang melalui afiliasi yayasan yang menghasilkan aliran dana miliaran rupiah per hari, para tersangka juga melakukan penggelembungan anggaran. Kejagung mengungkap adanya markup pengadaan 21.801 unit motor listrik dan 32 ribu pasang sepatu dengan total nilai anggaran mencapai Rp1 triliun.

"Program MBG adalah program yang baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya bagi generasi muda sangat besar jika dijalankan dengan benar. Justru karena itu, kita tidak boleh membiarkan pelaksanaannya berjalan asal-asalan," ujar Sarmuji kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Praktik jual beli titik SPPG tersebut dinilai telah mencederai semangat program MBG. Sekjen Golkar ini menuntut jaminan ketat dari pihak BGN agar penunjukan titik pelayanan dilakukan secara transparan serta akuntabel kepada publik.

"BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini," tegas Sarmuji.

Kritik juga diarahkan Sarmuji pada lambannya respons BGN terhadap berbagai laporan kualitas makanan yang tidak layak di media sosial. Beberapa aduan publik menyoroti masalah porsi yang kurang, kualitas gizi yang meragukan, hingga standar penyajian yang buruk.

"Hak siswa atas makanan bergizi yang layak tidak boleh dikurangi sedikit pun. Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden," kata Sarmuji.

Oleh karena itu, penataan ulang regulasi dinilai mendesak untuk memperbaiki sistem pengawasan dari hulu ke hilir. Evaluasi total disarankan menyasar mekanisme penyaluran hingga seluruh rantai pelaksanaan program pemenuhan gizi tersebut.

"Perlu evaluasi menyeluruh agar kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar sampai ke piring anak-anak kita, bukan terserap di tengah jalan. Evaluasi harus dilakukan-terhadap cara penyaluran, terhadap sistem pengawasan, terhadap seluruh rantai pelaksanaannya," kata Sarmuji.

Langkah perbaikan sistemis ini diharapkan dapat mengembalikan pelaksanaan program sesuai dengan visi awal pembuat kebijakan. Pengawasan ketat menjadi kunci utama agar alokasi dana negara tidak disalahgunakan oleh pihak pelaksana.

"Tujuannya satu, agar program ini benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai harapan Presiden Prabowo," imbuh Sarmuji.