Mantan Pejabat IBM Gugat Dugaan Penyembunyian Peretasan Jaringan

Mantan pejabat keamanan siber International Business Machines Corp. (IBM) mengajukan gugatan hukum yang menuduh perusahaan tersebut bersama AT&T Inc. sengaja menyembunyikan insiden peretasan berulang oleh peretas asing dari pemerintah Amerika Serikat pada Jumat, 5 Juni 2026.

Gugatan pelapor internal yang dipublikasikan pekan ini di pengadilan federal New York mengungkapkan bahwa kedua perusahaan diduga memberikan jaminan keamanan palsu untuk mempertahankan kontrak federal, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

William Barlow selaku mantan VP threat intelligence IBM menyatakan bahwa infrastruktur cloud berskala besar milik perusahaan yang digunakan militer dan lembaga pemerintah AS telah disusup tanpa kejelasan data yang dicuri.

Pihak korporasi diduga memanipulasi laporan internal dan menyembunyikan fakta ketika menyetujui perjanjian kepatuhan siber dengan otoritas regulasi federal.

Juru bicara IBM memberikan tanggapan resmi mengenai keabsahan langkah hukum yang berjalan setelah Departemen Kehangatan AS memilih tidak mengintervensi kasus sejak laporan masuk pada tahun 2020.

"Pengaduan ini diajukan enam tahun lalu, dan Departemen Kehakiman AS menolak untuk campur tangan," kata juru bicara IBM, Adam Pratt.

Pratt menambahkan bahwa operasional korporasi selama ini tetap berjalan sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku.

"IBM yakin bahwa tindakan kami telah mengikuti ketentuan hukum," kata juru bicara IBM, Adam Pratt.

Perwakilan dari AT&T selaku pengelola Core Network dalam infrastruktur telekomunikasi tersebut sejauh ini tidak memberikan respons terhadap permintaan konfirmasi.

Kuasa hukum penggugat memberikan penjelasan terkait nilai komersial dari kasus penipuan klaim kontrak yang melibatkan komitmen perlindungan siber tersebut.

"Kami menantikan untuk secara agresif menangani perkara ini," kata pengacara Barlow, Jason T. Brown, dari firma Brown, LLC.

Brown menegaskan kewajiban moral dan legal bagi korporasi teknologi yang mengikat kerja sama pengadaan barang dan jasa dengan pemerintah federal.

"Anda tidak bisa menjual keamanan siber kepada pemerintah federal sementara diduga memiliki masalah keamanan di dalam perusahaan Anda sendiri," kata pengacara Barlow, Jason T. Brown, dari firma Brown, LLC.

Kasus siber ini diduga melibatkan kelompok peretas asal Tiongkok bernama APT 10 yang sebelumnya pernah didakwa oleh DoJ AS atas pencurian data personel militer pada tahun 2018.

Gugatan mengungkap adanya temuan internal berupa 50.000 potensi serangan siber sepanjang 2013 hingga 2016 serta infiltrasi ke 400 akun di 18 negara.

Kedutaan Besar China di Washington bersama Departemen Pertahanan dan Departemen Kehakiman AS tidak memberikan jawaban atas konfirmasi surat elektronik yang dikirimkan.

Gugatan berdasarkan False Claims Act yang mengizinkan pelapor swasta menuntut penipuan terhadap pemerintah ini kini resmi dibuka untuk publik atas perintah hakim federal New York.